Pelajaran Kasus Jerinx: Hati-hati Berpendapat di Media Sosial

Pelajaran Kasus Jerinx: Hati-hati Berpendapat di Media Sosial

Pelajaran dari Kasus Jerinx–Saya amat menghargai prinsip kebebasan berpendapat (freedom of speech). Akan tetapi, kita tetap harus memahami konteks yang berlaku. Di era sekarang, di negara ini, kita harus lebih berhati-hati beraktivitas di media sosial. Apalagi bila ucapan atau tulisan yang kita unggah, itu menyenggol pihak tertentu, seperti kasus Jerinx ‘SID’ yang baru-baru ini terjadi.

Apa Pelajaran dari Kasus Jerinx Ini?

Jika bertanya demikian, tentu saja pelajaran berharganya adalah untuk selalu berhati-hati tatkala menyampaikan gagasan/berpendapat di media sosial.

Tak bosan-bosannya kita harus berhati-hati, berpikir ulang sebelum mengunggah sesuatu. Tidak hanya soal pendapat, pemikiran, tetapi juga hal-hal seputar pribadi, seperti curhat yang tidak perlu dan tidak penting. Hindari.

Memang kasus Jerinx ini menjadi paradoks. Di sisi lain kita dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1994 terkait kebebesan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di muka umum.

kasus jerinx
Sumber: CNN Indonesia

Namun di sisi lain, sudah banyak kasus terjadi bahwa kebebasan berpendapat ini menjadi masalah manakala UUD ITE berlaku. Namun bukan kapasitas saya di dalam tulisan ini untuk membedah isi pasal tersebut. Biarlah itu dilakukan oleh para ahli hukum, saya hanya ingin menulis sisi lainnya saja.

Pasal di UUD ITE yang Banyak Menjerat Orang

Selain kasus Jerinx yang menjadi tersangka, yang belum lama ini muncul adalah kasus menagih utang di media sosial yang berujung masuk bui. Febi Nur Amelia (tersangka) kini dituntut bersalah dan terbukti melanggar hukum oleh jaksa karena melanggar pencemaran nama baik.

Lantas pasal mana di UU ITE ini yang sering disebut pasal karet tersebut?

Pasal karet itu terdapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sementara itu ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal karet ini memang sudah menjadi wacana sejak lama untuk direvisi. Namun saya sendiri tidak terlalu tahu bagaimana akhir dari cerita wacana tersebut. Semoga saja segera direvisi dan dibuat revisi yang lebih adil dan jelas. Agar tidak disalahgunakan untuk menjebloskan seseorang ke ranah hukum.

Balik lagi ke kasus Jerinx, bagi saya ia memang kurang baik dalam berucap di media sosial. Tuduhannya terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai, mohon maaf, kacung WHO itu sungguh tak berdasar. Itu jelas hanya asumsi dia saja yang liar.

Akan tetapi reaksi dari IDI juga terlalu berlebihan. Seharusnya biarkan saja, toh masyarakat sudah tahu bagaimana bli Jerinx ini berucap dan berpendapat terkait corona virus (COVID-19). Reaksi berlebihan ini justru akan lebih menimbulkan kegaduhan.

Buktinya kini banyak orang telah menentang IDI atas langkah jalur hukumnya. Gerakan-gerakan seperti Bebaskan Jerinx mulai bermunculan. Saya hanya khawatir, ini malah semakin mempersuram kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang tengah dipertanyakan, dan kini semakin dipertanyakan.

kasus jerinx
Gerakan #BebaskanJerinx di media sosial. Sumber: Twitter

Terlepas dari hal tersebut, saya pribadi ingin mengambil sisi positif, bahwa jangan meniru ulah Jerinx yang terlalu tendensius. Tuduhan yang keras, apalagi di media sosial, terhadap pihak atau orang tertentu itu dapat menyebabkan masalah hukum.

Kita semua tahu, Indonesia bukanlah Amerika yang sangat-sangat bebas. Budaya kita belum bisa seperti itu. Makanya harus hati-hati, harus benar-benar dipikirkan ulang sebelum mengunggah sesuatu.

Jangankan soal kebebasan berpendapat, menyaring berita hoax di media sosial pun masih sulit di lingkugan kita. Literasi digital ini sangat penting dan perlu diterapkan oleh semua pihak.

Please saring before sharing!

Sekian

Baca juga: Pelajaran dari Kekeyi

Adi Permana
Latest posts by Adi Permana (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *